Pemerintah
mengaku terpaksa menaikan harga bahan bakar (BBM) yang diajukan dalam
Rancangan APBN Perubahan 2012. Jika BBM tidak dinaikan segera maka
negara bisa kolaps (bangkrut).
Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMILIKINYA,TERMASUK KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM.
Mari kita bicara tentang Indonesia yang menurut seorang menteri akan Kolaps,menjadi menarik,karena pasalnya menurut Jero, keputusan menaikan harga BBM ini dikarenakan harga minyak dunia yang terus melonjak. Bahkan ada mantan Menteri ESDM memprediksi harga minyak dunia dapat mencapai US$ 150 per barel bahkan bisa melonjak US$ 200 per barel.
Jero : ” Jika hal itu terjadi maka keuangan negara atau APBN kita akan kolaps karena harus terus mensubsidi minyak"
Apakah benar alasan tersebut diatas ,seharusnya Menteri ESDM membahas tambahan dana over kuota agar tak dirasakan sepihak,Pemerintah dan DPR harus sama-sama mengcliearkan dulu,sesuai tugas dan fungsi Legislatif.
Bagaimana jika DPR menolak akankah NEGARA KOLAPS ? Pembatalan kebijakan ini juga jika terjadi menunjukan pemerintah tidak memperhatikan prosedur peraturan,serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah menilai dirinya sendiri mempunyai kekuasaan yang tak terbatas sehingga bisa membuat peraturan semaunya.
Seharusnya pemerintah dalam membuat keputusan tersebut memperhatikan rambu-rambu yang ada. Hindari kesan seakan-akan pemerintah telah bekerja dengan benar dan kebijakan yang mereka buat itulah kebenaran. Padahal itu melanggar hukum dan kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik,
Anggaran subsidi BBM di 2011 lalu jebol melewati target yang ditetapkan sehingga pemerintah harus nombok Rp 36 triliun.
Bisa saja rakyat kali ini harus menerima akibatnya lagi dimana pemerintah /pejabatnya sewaktu membuat keputusan /kebijakan di luar kepatutan. Menganggap dengan kekuasaan yang ada pada mereka tak terbatas dan seakan akan dirinyalah hukum yang bisa seenaknya melanggar hak-hak rakyat sebagaimana tercantum dan menjadi amanah UUD 45.
Anggaran belanja subsidi tahun 2012 membengkak hingga Rp64,3 triliun atau 30,8% dalam RAPBN 2012.
Agenda Pemerintah SBY untuk menaikan BBM pada bulan April dan TDL pada bulan Mei sebesar 10 % terasa akan mendapat tantangan dari berbagai elemen Masyarakat. Jika tak disepakati DPR siapa yang akan membayar pada PERTAMINA ,sementara perlu diketahui bahwa PERTAMINA selalu mempunyai rapot dari BPK : WTS ( wajar tanpa syarat) karena semua tindakan dan keputusan Pertamina bersifat LEGAL ,tapi sebetulnya yang terjadi adalah SYTEMATIC LEGALIZED CRIME!
Jero Wacik mengharapkan rakyat Indonesia mengerti atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM itu. Jero juga menampik tudingan bahwa kenaikan itu untuk kepentingan partai politik menghadapi pemilu.
Jero ,…Oh Jero
“Jero,…Jero belum cukupkah rakyat selalu bersabar dan menerima apapun kebijakan pemerintah?”
“Jero ,…Jero lihatlah dengan sabar rakyat menanti keadilan,padahal yang dipertontonkan adalah para dagelan koruptor,maling uang rakyat”.
“Jero ,..Jero Perlu dingatkan Kekuasaan yang didapat dengan tak sejujurnya maka yang terjadi adalah Pemerintahan Transaksional termasuk mengahsilkan menteri amatiran”.
“Jero,..Jero rakyat paham akan dana Pemilu bahkan paham sekali karena di pertontonkan dagelan Century Gate,termasuk dagelan yang sedang berlangsung Korupsi Terstruktur /Sistemik kasus Wisma Atlit/Proyek Hambalang”.
“Jero,…jero, anakku mau nanya subsidikan untuk rakyat,bukankah subsidi yang dimaksud sesuai konstitusi,haruskah anda berbicara untung dan rugi apakah belum cukup demokrasi di transaksikan?”
“Jero ,..jero lihatlah kebawah berapa banyak rakyat miskin yang kau takutkan dengan mengatakan Negara Kolaps,Rakyat Kolaps”l
“Jero..Jero rakyat tak mau ambil pusing dengan apa kata katamu fakta salah kelola dari penyelegara amatiran”.
1.Sesungguhnya Negara ini tak akan KOLAPS terbukti sudah Auto Auto Pilot sejak lama
2.Tak ada KUDETA karena banyak manusia yang memiliki NURANI
3.Semua Institusi RUSAK dan DIRUSAK oleh sebuah Pembenaran demi Citra
4.Sesungguhnya PEMERINTAHAN SBY TERANCAM BUBAR (KOLAPS)
Menurut The Economist ada dua hal utama yang membuat baik SBY maupun Partai Demokrat tergelincir sedemikian rupa:
Pertama, adalah persoalan korupsi yang melilit sejumlah petinggi partai itu sehingga membuat partai itu mendulang public humiliation.
Kedua, persepsi publik yang kuat mengenai ketidakmampuan SBY, atau dengan kata lain, publik cenderung menganggap SBY kehilangan otoritas.
Tidak sampai disitu, The Economist dengan terang-terangan menyebut SBY kini sudah tampak seperti lame duck alias bebek lumpuh.
“Barely half-way through his second term, Mr Yudhoyono already looks like a lame duck,” tulis The Economist.
Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. REPUBLIK INDONESIA TELAH MEMILIKINYA,TERMASUK KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM.
Mari kita bicara tentang Indonesia yang menurut seorang menteri akan Kolaps,menjadi menarik,karena pasalnya menurut Jero, keputusan menaikan harga BBM ini dikarenakan harga minyak dunia yang terus melonjak. Bahkan ada mantan Menteri ESDM memprediksi harga minyak dunia dapat mencapai US$ 150 per barel bahkan bisa melonjak US$ 200 per barel.
Jero : ” Jika hal itu terjadi maka keuangan negara atau APBN kita akan kolaps karena harus terus mensubsidi minyak"
Apakah benar alasan tersebut diatas ,seharusnya Menteri ESDM membahas tambahan dana over kuota agar tak dirasakan sepihak,Pemerintah dan DPR harus sama-sama mengcliearkan dulu,sesuai tugas dan fungsi Legislatif.
Bagaimana jika DPR menolak akankah NEGARA KOLAPS ? Pembatalan kebijakan ini juga jika terjadi menunjukan pemerintah tidak memperhatikan prosedur peraturan,serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah menilai dirinya sendiri mempunyai kekuasaan yang tak terbatas sehingga bisa membuat peraturan semaunya.
Seharusnya pemerintah dalam membuat keputusan tersebut memperhatikan rambu-rambu yang ada. Hindari kesan seakan-akan pemerintah telah bekerja dengan benar dan kebijakan yang mereka buat itulah kebenaran. Padahal itu melanggar hukum dan kepatutan serta asas umum pemerintahan yang baik,
Anggaran subsidi BBM di 2011 lalu jebol melewati target yang ditetapkan sehingga pemerintah harus nombok Rp 36 triliun.
Bisa saja rakyat kali ini harus menerima akibatnya lagi dimana pemerintah /pejabatnya sewaktu membuat keputusan /kebijakan di luar kepatutan. Menganggap dengan kekuasaan yang ada pada mereka tak terbatas dan seakan akan dirinyalah hukum yang bisa seenaknya melanggar hak-hak rakyat sebagaimana tercantum dan menjadi amanah UUD 45.
Anggaran belanja subsidi tahun 2012 membengkak hingga Rp64,3 triliun atau 30,8% dalam RAPBN 2012.
Agenda Pemerintah SBY untuk menaikan BBM pada bulan April dan TDL pada bulan Mei sebesar 10 % terasa akan mendapat tantangan dari berbagai elemen Masyarakat. Jika tak disepakati DPR siapa yang akan membayar pada PERTAMINA ,sementara perlu diketahui bahwa PERTAMINA selalu mempunyai rapot dari BPK : WTS ( wajar tanpa syarat) karena semua tindakan dan keputusan Pertamina bersifat LEGAL ,tapi sebetulnya yang terjadi adalah SYTEMATIC LEGALIZED CRIME!
Jero Wacik mengharapkan rakyat Indonesia mengerti atas keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM itu. Jero juga menampik tudingan bahwa kenaikan itu untuk kepentingan partai politik menghadapi pemilu.
Jero ,…Oh Jero
“Jero,…Jero belum cukupkah rakyat selalu bersabar dan menerima apapun kebijakan pemerintah?”
“Jero ,…Jero lihatlah dengan sabar rakyat menanti keadilan,padahal yang dipertontonkan adalah para dagelan koruptor,maling uang rakyat”.
“Jero ,..Jero Perlu dingatkan Kekuasaan yang didapat dengan tak sejujurnya maka yang terjadi adalah Pemerintahan Transaksional termasuk mengahsilkan menteri amatiran”.
“Jero,..Jero rakyat paham akan dana Pemilu bahkan paham sekali karena di pertontonkan dagelan Century Gate,termasuk dagelan yang sedang berlangsung Korupsi Terstruktur /Sistemik kasus Wisma Atlit/Proyek Hambalang”.
“Jero,…jero, anakku mau nanya subsidikan untuk rakyat,bukankah subsidi yang dimaksud sesuai konstitusi,haruskah anda berbicara untung dan rugi apakah belum cukup demokrasi di transaksikan?”
“Jero ,..jero lihatlah kebawah berapa banyak rakyat miskin yang kau takutkan dengan mengatakan Negara Kolaps,Rakyat Kolaps”l
“Jero..Jero rakyat tak mau ambil pusing dengan apa kata katamu fakta salah kelola dari penyelegara amatiran”.
1.Sesungguhnya Negara ini tak akan KOLAPS terbukti sudah Auto Auto Pilot sejak lama
2.Tak ada KUDETA karena banyak manusia yang memiliki NURANI
3.Semua Institusi RUSAK dan DIRUSAK oleh sebuah Pembenaran demi Citra
4.Sesungguhnya PEMERINTAHAN SBY TERANCAM BUBAR (KOLAPS)
Menurut The Economist ada dua hal utama yang membuat baik SBY maupun Partai Demokrat tergelincir sedemikian rupa:
Pertama, adalah persoalan korupsi yang melilit sejumlah petinggi partai itu sehingga membuat partai itu mendulang public humiliation.
Kedua, persepsi publik yang kuat mengenai ketidakmampuan SBY, atau dengan kata lain, publik cenderung menganggap SBY kehilangan otoritas.
Tidak sampai disitu, The Economist dengan terang-terangan menyebut SBY kini sudah tampak seperti lame duck alias bebek lumpuh.
“Barely half-way through his second term, Mr Yudhoyono already looks like a lame duck,” tulis The Economist.
